Pelapor: Pemulihan Bangunan Pecinan di Pajeksan saja tak Cukup

Jul 8 2015

KLIPING – YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Kasus pembangunan hotel Amaris di kawasan Jalan Pajeksan No 10 – 16 Yogyakarta yang telah menggusur Bangunan Warisan Budaya (BWB) berupa rumah pecinan, Tjan Bian Thiong berbuntut panjang.

Usai Gelar Kasus Pembangunann Hotel Amaris di kantor Lembaga Ombudsman (LO) DIY, Rabu (8/7), Pelapor adanya dugaan mal administrasi dalam perizinan hotel, Elanto Wijoyono menyatakan, pemulihan BWB saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Pertanggung-jawaban itu juga menjadi hal yang penting,” kata Elan kepada kabarkota.com.(Baca juga: Bangunan Pecinan di Pajeksan yang Digusur Hotel harus Dikembalikan seperti Aslinya)

Menurutnya, tindak lanjut termasuk kemungkinan adanya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta terkait dugaan ketidakberesan dalam pemberian izin pembangunan hotel, maupun pengembang yang telah membongkar BWB tersebut penting, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Saat gelar kasus pembangunan hotel, di Kantor LO DIY, Pihak Dinas Perizinan maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Yogyakarta yang bertanggung-jawab atas keluarnya izin pembangunan hotel berdalih, telah melaksanakan proses pemberian izin sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Pada tanggal 24 Maret 2015 lalu, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rencana pembangunan hotel Amaris diterbitkan. Kami memberikan izin itu karena sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Disbubpar, BLH, dan SKPD terkait,” jelas Setyono selaku Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Sementara, pemilik hotel Amaris, Eko Bimantoro mengaku tidak tahu-menahu tentang status bangunan pecinan Tjan Bian Thiong yang ternyata masuk dalam daftar BWB, sehingga saat transaksi jual – beli tanah maupun pembongkaran bangunan tidak melalui proses perizinan.

“Kalau saya tahu sejak awal, pasti saya urus itu (perizinan jual beli dan pembongkaran),” sanggah Eko kepada wartawan, usai gelar kasus.

Pemerhati hukum cagar budaya Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Endang Sumiarni berpendapat bahwa dasar hukum yang mengatur tentang cagar budaya itu tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. “Ketika peraturan hukum telah diundangkan, maka setiap orang dianggap tahu hukumnya,” ujar Endang.

Terlebih, bangunan pecinan tersebut telah memiliki SK walikota yang menegaskan itu bagian dari BWB. “Selama belum ada pencabutan SK, maka itu tetap berlaku,” anggapnya. Termasuk, ancaman sanksi pidana yang berlaku bagi para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

SUTRIYATI

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *