Pembangunan Hotel Amaris Gusur Bangunan Warisan Budaya, Ombudsman DIY akan Panggil Walikota Yogya

Sutriyati | Jumat, 26 Juni 2015

Ilustrasi: Gambar Bangunan Warisan Budaya di jalan Pajeksan Yogyakarta yang telah dirobohkan untuk pembangunan Hotel Amaris. (dok.istimewa)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Lembaga Ombudsman DIY berencana memanggil Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti terkait dengan pemberian izin pembangunan hotel Amaris di atas lahan yang awalnya merupakan Bangunan Warisan Budaya (BWB) di kawasan Jalan Pajeksan, Yogyakarta.

Rencana tersebut disampaikan Komisioner Lembaga Ombudsman DIY Bidang Sosialisasi Kerjasama Jaringan, Imam Santosa, saat ditemui kabarkota.com di ruang kerjanya, Kamis (25/6).

Pemanggilan Walikota Yogyakarta itu juga sebagai tindak-lanjut atas laporan warga yang peduli terhadap keberadan BWB tersebut. Sekaligus, untuk meminta penjelasan Walikota terkait keluarnya izin rekonstruksi bangunan yang diajukan oleh owner Hotel, Eko Bimantoro. Padahal telah ada SK Walikota No. 798/BWB/2009 yang mempertegas bahwa bangunan tersebut termasuk warisan sejarah yang semestinya dilindungi.

“Ini BWB kelas kota sehingga otoritasnya ada di Pemkot, dalam hal ini walikota,” kata Imam. (Baca juga: Dinilai Janggal, Forpi akan Investigasi Proses Pembangunan Hotel di Jalan Pajeksan)

Berdasarkan gambar yang diterima kabarkota.com, sebelum dirobohkan pada tahun 2013 lalu, di atas lahan tersebut berdiri sebuah bangunan pecinan tua dua lantai yang kondisinya sudah memprihatinkan karena tak terawat. Selain tampak usang karena sebagian dinding atasnya lumutan, sejumlah pintu di lantai dua juga sudah hilang. Bahkan, kondisi atapnya juga hampir roboh.

Selain memanggil walikota, Imam juga menyatakan, pihaknya akan melakukan gelar kasus bersama para ahli di lokasi pembangunan hotel berlantai delapan tersebut. Meski belum ada kepastian waktu pemanggilan walikota dan gelar kasus, namun Imam berharap, dapat dilakukan minggu depan.

Sebelumnya, pada rabu (24/6) lalu, pemilik hotel Amaris, Eko Bimantoro yang tercatat sebagai warga Surabaya, Jawa Timur, juga telah memenuhi panggilan Lembaga Ombudsman DIY untuk memberikan klarifikasi, serta menunjukkan dokumen-dokumen perizinan pembangunan hotel.(Baca juga: Penggalian Bangunan Hotel Dimulai, Pagar Bumi SMP Bekas Sekolah Sultan Terancam Roboh?)

Kepada wartawan, usai pemeriksaan, Eko mengaku heran atas munculnya permasalahan tersebut di saat pembangunan hotel sudah setengah jalan.

“Saya membongkar bangunan itu sejak 2013, selama setahun hotel dibangun, tak ada satu pun yang menegur bahwa itu bangunan warisan budaya, padahal itu letaknya di jalan utama tengah kota,” ucap Eko kesal.

Ia juga mengklaim telah mengantongi sejumlah izin dari dinas-dinas terkait sebelum akhirnya proyek pembangunan hotel dimulai pada 26 Mei 2015. Sejumlah izin yang ditunjukkan Eko, di antaranya, Pemberian Izin Rekonstruksi Bangunan BWB dengan no  surat 430/1126 yang ditandatangani walikota  Yogyakarta, Surat Rekomendasi Rencana Pemugaran Bangunan Warisan Budaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta, dengan No. 646/450, serta Surat Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan bernomer 430/1165 yang ditandatangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta Tim Pengembangan Pelestarian Warisan Budaya (TP2WBW) Kota Yogyakarta.

SUTRIYATI

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *