Pemerintah Diminta Tak Lepas Tangan Terkait Kasus Majestic Land Yogya

Jumat, 5 Februari 2016 11:27

Kondisi Kantor Pemasaran Majestic Land yang sudah disegel.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Beberapa korban dugaan penipuan properti Majestic land mengadu ke Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/2/2015).

Mereka mengadu karena tidak mendapatkan kejelasan terkait dengan uang yang sudah mereka bayarkan.

Dalam aduan tersebut, para korban membawa bukti-bukti terkait kasus tersebut. Wakil Ketua Lembaga Ombudsman (LO) DIY, Mohammad Saleh Tjan seusai menerima aduan mengatakan bahwa dari apa yang diutarakan oleh korban dan bukti, kasus yang ada diduga merupakan tindak pidana.

“Karena ini ada tindak pidana, maka kami meminta untuk melaporkan ke Polda DIY,” ujarnya.

Meski begitu, LO DIY akan menindaklanjuti kasus ini dilihat dari tata kelola usaha di DIY dan juga terkait dengan perizinan usaha properti yang saat ini menimbulkan masalah tersebut.

LO DIY akan melihat apakah perizinan dari properti milik Majestic land yang tersebar di Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Jika nantinya ditemukan ada kesalahan di perizinan, Mohammad mengatakan pemerintah harus melakukan langkah yang tegas terhadap Majestic land. Sekaligus melakukan penertiban terhadap usaha-usaha properti yang ada saat ini terkait dengan proses perizinannya.

“Kami berharap ini menjadi pelajaran yang terakhir untuk usaha-usaha properti di Yogya,” kata Mohammad.

Kasus ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi pemerintah daerah, terkait dengan bagaimana melindungi rakyat dari investasi yang masuk ke Yogyakarta. Harus ada edukasi bagi masyarakat dan juga bagi para investor yang masuk, sehingga tidak lepas tangan begitu saja.

“Pemda jangan menerima (investor) begitu saja, harus meneliti betul latar belakang usahanya, jadi rakyat tidak tertipu,” imbau Mohammad.

Lebih lanjut, saat ini terkesan ada pembiaran terkait dengan iklan-iklan usaha properti yang ada. Seharusnya pemerintah juga memiliki inisiatif untuk menelusuri dan jangan sampai rakyat menjadi obyek mengeruk keuntungan.(*)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *