Pemkot Emoh Bongkar Seng Kios Piala

JOGJA – Thomas Ken Darmastono tidak memenuhi panggilan Komisi A DPRD Kota Jogja untuk membahas persoalan sengketa tanah di Jalan Mas Suharto Jogja kemarin (12/12). Thomas diundang dalam kapasitas sebagai pihak yang mengklaim pemilik tanah di mana sembilan kios piala dan cenderamata berdiri.

Rencana rapat itu juga melibatkan jajaran Kantor Pertanahan Kota Jogja dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jogja. Namun rapat tak berjalan sesuai rencana. Beberapa warga yang datang di ruang pertemuan pun merasa kecewa. Sebab, mereka berharap pertemuan kali ini bisa membuahkan hasil.

Triyandi Mulkan, selaku wakil kuasa hukum pemilik kios, mengatakan, prinsipnya sengketa tanah ini bergantung pada sikap Pemkot Jogja dan Kantor Pertanahan Kota Jogja. Khusus pemkot, dia berpendapat, keberadaan pagar seng di kios piala dan cenderamata itu bisa dibongkar. Tapi, dia juga menegaskan, pemkot tidak memiliki dokumen mengenai sertifikat atas tanah tersebut. ”Dasar hukumnya saja belum jelas. Bagaimana Pemkot Jogja mau membongkar pagar seng? Sementara aktivitas penjual piala terganggu karena adanya pemagaran,” kata Triyandi usai pertemuan dengan komisi A di DPRD Kota Jogja.

Triyandi, yang juga direktur Lembaga Pembelaan Hukum (LPH) DIJ, menyayangkan sikap pemkot yang seolah-olah membiarkan persoalan ini tidak jelas arah penyelesaiannya. Seharusnya jika letak persoalannya pada legalitas status tanah, tandasnya, pemkot bisa berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Jogja untuk mengkaji ulang sertifikat itu. ”Tentunya dengan mekanisme dan prosedur yang sesuai sehingga legal formalnya terpenuhi sebagai bahan acuan Pemkot Jogja bersikap tegas,” katanya.

Persoalan ini sudah lama terjadi. Tanah diklamin milik Thomas Ken Darmastono dan sejumlah orang lainnya. Tanah SHM 425/Suryatmajan dengan surat ukur 4013/1989 seluas 1.860 meter persegi itu menimbulkan persoalan bagi para pemilik kios piala dan cenderamata yang menempati lahan seluas 316 meter persegi.

Triyandi berencana penutupan kios-kios itu dengan seng ke kepolisian. Apalagi, penutupan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pemilik kios. ”Pada prinsipnya, kami mengusulkan agar Pemkot Jogja membuat keterangan tertulis yang menyebutkan bahwa tanah diserahkan oleh Pemkot Jogja kepada warga,” ungkapnya.

Kasubag Bagian Hukum Pemkot Jogja Suwarna menjelaskan, pemkot memiliki hak atas tanah tersebut. Tapi, pemkot tidak akan melakukan upaya pembongkaran pagar seng selama batas tanah belum jelas sesuai regulasi. ”Selama patoknya belum jelas, kita tidak mungkin melakukan pembongkaran pagar. Lengkapi dulu legal formalnya. Baru melangkah ke tahap selanjutnya,” kata Suwarna.

Sejak kios ditutup dengan seng pada Minggu (8/12), para pemilik kios merasa dirugikan. Mereka merasa tindakan tersebut sebagai upaya mematikan mata pencaharian mereka. Apalagi selama ini sumber pendapatan mereka sebagian besar berasal dari menjual piala dan cenderamata. ”Jelas ada pengaruhnya untuk pendapatan. Ini sudah hampir satu minggu kios dihalang-halangi pagar seng,” kata Sugi, salah seorang pemilik kios.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Chang Wendryanto mengatakan, jangan sampai pembahasan persoalan ini meloncat sampai tahun depan. Beberapa pihak terkait persoalan ini harus memiliki kesepakatan bersama untuk segera menuntaskan sengketa tanah ini. ”Kami di komisi A akan membahas lebih jauh dengan Pemkot Jogja dan Kantor Pertanahan Kota Jogja. Bagaimana solusi terbaiknya? Harus ada penyelesaian,” kata dia. (fid/amd/nn)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *