Penahan Ijazah Tenaga Kerja Dilakukan Perusahaan Tak Terdaftar

Senin, 20 April 2015

Bedah Kasus Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) “Penahanan Ijazah, No. Kerja Keras, Yes.” di Kantor LO DIY, Senin (20/4). (Sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Sebagian pelaku usaha di Yogyakarta melakukan penahanan ijazah para tenaga kerjanya. Alasannya, sebagai pengikat tugas dan tanggung jawab pekerja kepada perusahaan.

Pakar hukum perburuhan UGM, Ari Hernawan menganggap, sebenarnya ijazah tidak terlalu berguna bagi pengusaha, karena tidak memiliki nilai ekonomis. Namun, bagi tenaga kerja, dokumen tersebut terhitung cukup berharga, sehingga seringkali dimanfaatkan perusahaan untuk mengikat pekerja.

“Secara eksplisit, penahanan ijazah tidak tertuang dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan,” kata Ari dalam Bedah Kasus Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) “Penahanan Ijazah, No. Kerja Keras, Yes.” di Kantor LO DIY, Senin (20/4). (Baca juga: Teror Kantor KSBSI Dinilai Mengancam Kebebasan Buruh Berserikat)

Hal senada juga dibenarkan oleh seorang pelaku usaha di Yogyakarta, Debora. Sebagai pelaku usaha, katanya, pihaknya tidak terlalu membutuhkan ijazah tersebut. Hanya saja, ia menginginkan agar pekerjannya memiliki tanggung jawab dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kepala Seksi Hubungan Perindustrian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Slamet Raharjo mengungkapkan, para pelaku usaha yang melakukan penahanan ijazah itu umumnya perusahaan yang belum terdaftar di Disnakertrans.

“Kami tidak memiliki data, berapa perusahaan di DIY yang menahan ijazah pekerjanya,” ucap Slamet. (Baca juga: Pemerintah Didesak Realisasikan Jaminan Pensiun Bagi Buruh)

Terlebih, lanjutnya, Disnakertrans tidak memiliki SDM yang mencukupi untuk melakukan pengawasan di perusahaan-perusahaan yang jumlahnya mencapai ribuan.

Komisioner LO DIY yang juga menangani kasus penahanan ijazah di bidang ketenagakerjaan, Muhammad Imam Santosa menyebutkan, dalam setiap bulannya, pekerja yang melaporkan kasus penahanan ijazah cukup banyak.

Menurutnya, mereka bekerja di perusahaan yang memberikan gaji di bawah standar dan tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas. “Umumnya mereka dari sektor usaha kecil,” ucap Imam kepada wartawan, usai Gelar kasus.

Untuk itu, Imam mendesak, agar pemerintah daerah, khususnya di kabupaten/kota, dapat membuat Perda yang mengatur secara jelas tentang pelarangan penahanan ijazah, serta perjanjian kerja yang jelas antara kedua belah pihak. SUTRIYATI

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *