Pengisian Jabatan Eselon Molor

Dewan Khawatir Terjadi tawar Menawar Jabatan

Wonosari (KR) – Rencana penataan jabatan dan pengisian jabatan struktural dan di Lingkungan Pemkab Gunungkidul sejak Januari 2014 sampai sekarang belum terealisasi. Banyak kalangan mempertanyakan molornya pengisian jabatan tersebut. Bahkan ada yang menduga tertundanya pengisian jabatan berpotensi terjadinya tawar menawar jabatan.

Slamet Spd MM, ketua Komisi A DPRD Gunungkidul meminta agar bupati segera melakukan pengisian jabatan yang kosong agar tidak mengganggu pelayanan dan kinerja di setiap SKPD. Seperti kekosongan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah  (BKD) Gunungkidul yang cukup lama akan berdampak pada pelaksanaan kerja di badan tersebut.

Menurut Slamet, BKD merupakan instansi yang mengelola dan mengurusi tentang sumberdaya manusia dan kepegawaian. Kalau kepalanya saja kosong, dikhawatirkan dalam pengelolaan kepegawaian tidak akan sesuai dengan rencana. Apalagi saat ini terjadi kekurangan pegawai khususnya untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Jika tidak ada manajemen kepegawaian yang baik akan berpengaruh pada pelayanan masyarakat, katanya.

“Masih banyak kader yang memenuhi syarat baik kompetensi pendidikan, pengalaman kerja dan syarat lainnya, kenapa kok banyak pertimbangan?” tanya Slamet.

Asisten III Bidang Administrasi Umum I Ketut Santosa SE MSi saat dikonfirmasi terpisah mengaku, pihaknya sudah menyampaikan data tentang kekosongan jabatan termasuk para PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tertentu.

Namun sampai sekarang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) belum mengadakan pertemuan untuk membahas dan menentukan pengisian lowongan jabatan.

Dikatakan Ketut Santoso penataan jabatan bagi 100 orang meliputi  eselon II, III, IV dan V. Khusus eselon II yang kosong Kepala BKD Gunungkidul dan sejumlah staf ahli.

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat, Kamis 8 mei 2014 Halaman 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *