Peran Ombudsman Republik Indonesia

Dalam Tata Kelola Pengawasan Pelayanan Publik

Sebelum era reformasi, penyelenggaraan negara dan pemerintahan dipandang penuh korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan tampaknya keadaan tersebut sampai sekarang masih terus berlanjut di era reformasi ini. Semakin meningkat perilaku KKN tentu akan mengakibatkan pelayanan publik semakin jauh dari kualitas. Oleh sebab itu, harus dilakukan berbagai upaya keras untuk melakukan reformasi. Benar bahwa program-program reformasi birokrasi yang sudah berjalan belum memaparkan hasil yang memuaskan. Tetapi setidaknya proses ini sedang berjalan dan membutuhkan motivasi dan optimisme dari seluruh stakeholder bangsa ini.

Masalah utama

Filosofi penting dari adanya penyelenggaraan Negara dan pemerintahan adalah demi meningkatkan kecerdasan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai dua visi tersebut Negara dan pemerintah melaksanakan berbagai agenda yang disebut dengan pelayanan publik. Untuk menjalankan pelayanan publik diperlukan susunan peraturan perundang-undangan dan penyelenggara yang melaksanakannya. Penyelenggara pelayanan publik adalah pemerintah dengan seluruh perangkat pemerintahannya yang disebut birokrasi yang memiliki lingkup dari pusat sampai ke daerah.

Masalahnya adalah, kapasitas dan kapabilitas birokrasi untuk berubah sejalan dengan kecepatan perkembangan jaman tidak selalu parallel (seiring). Tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan persaingan global jauh lebih cepat dari adaptabilitas birokrasi. Hal inilah yang pada ujungnya dipandang sebagai “pelayanan publik yang buruk”. Berbagai pendapat menunjukkan 4 kategori penyebab buruknya kualitas pelayanan publik, yaitu:

Pertama, hal-hal berikut ini: KKN, organisasi gemuk, nepotisme jabatan, tensi politik dalam birokrasi, anggaran sulit terkontrol, moral hazard para pegawai; menjadikan perencanaan kebijakan publik tidak memihak pada kepentingan besar tetapi lebih pada kepentingan kelompok.

Kedua, budaya pelayanan yang buruk, seperti menunda pekerjaan, tidak disiplin, tidak ramah, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tidak kompeten, pungutan liar, dan lainnya.

Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat. Masyarakat belum berani menuntut haknya mendapatkan pelayanan prima dari para penyelenggara pelayanan publik.

Keempat, pengawasan dan pencegahan praktik maladministrasi terhadap penyelenggara pelayanan publik belum memadai.

Bagaimana mengatasinya?

Dalam konteks mewujudkan good governance  dalam penyelenggaraan Negara   dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, diperlukan sebuah lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik KKN. Langkah-langkah represif melalui penegakan hukum seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dipandang tidak akan efektif tanpa upaya pencegahan. Harus terdapat terobosan baru dalam segi ketatanegaraan untuk mengedepankan pendekatan lain dalam hal pencegahan praktek KKN.

Kita perlu memahami bahwa awal terjadinya KKN adalah praktek maladministrasi. Hal ini jarang dipahami. Maladministrasi adalah praktek perilaku buruk yang menyimpang dari norma-norma, hukum dan peraturan perundang-undangan, dan inilah yang ditengarai sebagai penyebab rendahnya kualitas penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Maladministrasi lebih mudah dipahami dengan contoh perilaku, yaitu misalnya penyalahgunaan kewenangan, penundaan berlarut, peyimpangan prosedur, konflik kepentingan, tidak kompeten, pembiaran, memihak, pengabaian kewajiban hukum, dan lain-lain.

Praktek-praktek maladministrasi seperti itulah yang kemudian cenderung mengarah menjadi apa yang disebut korupsi, kolusi dan nepotisme. Meskipun tidak semua perilaku maladministrasi sudah terbukti menjadi perilaku koruptif atau kolutif. Tetapi jelas bahwa perilaku maladministrasi itulah yang menghambat terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang kredible, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengidentifikasi dan menindaklanjuti perilaku maladministrasi dari penyelenggaraan Negara dan pemerintahan.

Mengapa diperlukan pengawas eksternal? Karena pengalaman membuktikan bahwa keberadaan pengawas internal yang ada didalam pemerintah (misalnya: inspektorat jenderal dan bawasda) dalam implementasinya ternyata belum memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi objektifitas maupun akuntabilitasnya. Sehingga, dibutuhkan lembaga pengawas eksternal agar mekanisme pengawasan lebih kuat dan efektif demi mewujudkan birokrasi bersih, transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Demi mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik setidaknya pengawas eksternal bisa melakukan intervensi dalam bidang-bidang strategis:

  1. penegakan hukum
  2. kualitas aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan
  3. sistem manajemen pelayanan publik baik dalam peraturan perundang-undangan ataupun implementasinya
  4. partisipasi dan penyadaran hak-hak serta kewajiban publik
  5. pengawasan yang efektif dan efisien

Negara dan pemerintah sejak tahun 1999 sudah menyadari perlunya fungsi pengawasan eksternal tersebut. Terbukti bahwa sejak dikeluarkannya TAP MPR-RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu rekomendasi dimaksud adalah perintah pembentukan undang-undang tentang KPK dan Ombudsman.

Optimalisasi Pengawasan Eksternal

Sejak KON (Komisi Ombudsman Nasional) dilahirkan dengan Keppres, sampai satu dasawarsa ini dengan berbagai keterbatasan (terutama sumber daya dan finansial), telah menerima 8500 pengaduan masyarakat atau rata-rata 850 pengaduan/tahun. Angka ini membuktikan bahwa berbagai bidang tersebut perlu ditingkatkan termasuk juga kuantitas partisipasi publik. Angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan misalnya Ombudsman di negara Yunani, dengan jumlah penduduk  12 juta jiwa, dapat menyelesaikan rata-rata 11.000 pengaduan masyarakat/tahun.

Kemudian dilahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat KON. Selain landasan hukumnya  lebih kuat  (dari Keppres menjadi UU), juga kekuasaan dan wewenangnya lebih besar, lebih kuat dan lebih luas. Pada sisi lain bentuknya juga berubah dari sebuah Komisi berubah menjadi Lembaga Negara yang mandiri dan permanen.

Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang menganut dan memegang asas-asas Ombudsman universal.  Dean Gotherer, seorang pakar Ombudsman dari Amerika dalam bukunya Ombudsman Legislative Resource Document menyatakan adanya 60 (enampuluh) asas-asas  universal dalam konsep Ombudsman. Asas-asas yang paling utama adalah independence, impartiality, fairness, a credible review process and confidenciality.

Asas independent merupakan hal yang esensial, dan dimuat sebagai sifat Ombudsman RI di dalam Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 yang berbunyi: “Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya”.

Asas-asas universal  lainnya  dapat juga dilihat pada Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan : “Dalam memeriksa laporan, Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip-prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya”,  dan juga Pasal  30 ayat (1) yang mengatur bahwa Ombudsman  dalam melakukan pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan, kecuali demi kepentingan umum. Selain asas-asas universal yang diadopsi oleh Ombudsman RI, menurut Pasal  3 UU Nomor 37 Tahun 2008,  Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan kepada asas-asas kepatutan, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan.

Harapan terhadap peran Ombudsman RI bisa dilihat dari tujuan Ombudsman RI itu sendiri. Pasal 4 UU Nomor 37 Tahun 2008 menggariskan secara jelas mengenai tujuan Ombudsman, yakni:

  1. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;
  2. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  3. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara  dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
  4. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi serta nepotisme;
  5. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, serta supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Dengan berbagai kewenangan Ombudsman Republik Indonesia yang diberikan oleh UU No. 37 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2011 dan nomor 17 tahun 2011 yang kedua-duanya meliputi aksi pencegahan korupsi. Inpres tersebut memperkuat keberadaan dan fungsi Ombudsman RI dalam program-program pencegahan tindak pidana korupsi.

Ombudsman Republik Indonesia saat ini menjadi alternative way untuk menyelesaikan sengketa pelayanan publik daripada cara umum melalui proses peradilan yang saat ini masih dikenal berbiaya mahal, lama, dan akses informasi yang sulit dijangkau. Hal ini kurang lebih sama seperti negara negara lain yang memiliki Ombudsman yang keberadaannya diatur undang-undang, seperti Finlandia, Swedia, dan Norwegia, adalah “Parliamentary Ombudsman”, anggota Ombudsman RI dipilih dan diangkat oleh parlemen, sehingga kedudukannya lebih kuat.

Bahkan Ombudsman Finlandia dan Polandia diberikan kewenangan untuk mengawasi lembaga peradilan sekaligus menghukum hakim-hakim yang terbukti korup. Kemudian, hampir semua negara eks Komunis di Eropa Timur, termasuk Rusia, kini memiliki sistem Ombudsman; apalagi negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Belanda, Australia dan Selandia Baru. Negara-negara Afrika yang tergolong sebagai negara berkembang seperti Zambia, Ghana, Uganda, Pantai Gading, Burkina Faso dan Kamerun, juga mempunyai Ombudsman. Sehingga, pilihan Indonesia untuk membentuk Ombudsman tidak terlepas dari trend internasional yang memilih strategi model Ombudsman untuk memperbaiki kualitas pemerintahannya.

Penguatan Peran

Memperhatikan bahwa perbaikan kualitas pelayanan publik saat ini dan harapan percepatan perbaikan itu bisa dilakukan sesegera mungkin, maka UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan UU 25 Tentang Pelayanan Publik telah mengubah peran penting Ombudsman, beberapa diantaranya sebagai berikut:

  1. Kalau dulu Ombudsman dikenal sebagai lembaga pemberi pengaruh (magistrature of influence) sekarang menjadi lembaga yang mampu menjatuhkan sanksi (magistrature of sanction) melalui rekomendasi yang final mengikat wajib dilaksanakan oleh penerima rekomendasi. (Ayat 1, Pasal 38, UU 37 Tahun 2008).
  2. Kalau dulu, dipandang sebagai lembaga yang sekedar meneruskan laporan masyarakat, sekarang menjadi lembaga yang berwenang menghadirkan secara paksa Terlapor, Pelapor ataupun Saksi yang telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan (Pasal 31 UU 37 Tahun 2008 dan MOU antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepolisian RI).
  3. Sekarang Ombudsman RI tidak hanya berwenang menindaklanjuti laporan publik tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. (Pasal 7, UU 37 Tahun 2008).
  4. Sekarang Ombudsman RI dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan, (Pasal 34, UU 37 Tahun 2008) dan berwenang memeriksa dokumen-dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk melakukan pemeriksaan laporan atau berdasarkan inisiatif investigasi sendiri (huruf b, ayat 1, pasal 8 UU 37 Tahun 2008).
  5. Terdapat ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 1 milyar (Pasal 44, UU 37 Tahun 2008).
  6. Terdapat imunitas hukum: yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan (Pasal 10, UU 37 Tahun 2008).

Perlunya kerjasama dan koordinasi

Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan budaya hukum tidak bisa dilakukan oleh hanya satu lembaga, beberapa lembaga atau orang per orang. Terdapat beberapa kendala besar, yaitu selain jumlah sector pelayanan publik yang begitu banyak dan spesifik, juga sebaran wilayah yang begitu luas. Maka, seluruh pemangku kepentingan bangsa harus bersama menjaga kepentingan ini, sehingga upaya-upaya sinergis sangat diperlukan.

Maka pada pinsipnya, Ombudsman RI perlu menjalin koordinasi dan kerjasama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan (pasal 7 UU 37 Tahun 2008). Dengan koordinasi dan kerjasama akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peran lembaga. Termasuk dengan adanya berbagai jenis spesifik Ombudsman yang berada di lingkup daerah.

Salah satu sudut pandang penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah dua hal yang secara serempak harus dilakukan demi memberdayakan masyarakat.

Semakin tinggi kualitas keberdayaan masyarakat, semakin besar peran Ombudsman dalam dinamika pembangunan kesejahteraan bangsa dan Negara Indonesia.

 

Salam hangat

Ombudsman Republik Indonesia

Ketua

Danang Girindrawardana

20 April 2012

Download Artikel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *