PPLP Tolak Dokumen Kontrak Karya

KULONPROGO – Paguyuban petani lahan pantai (PPLP) melayangkan surat ke presiden dan sejumlah menteri terkait proyek penambangan pasir besi. Langkah tersebut merupakan wujud penolakan warga pesisir terhadap penyusunan amdal.

Surat tersebut disertai dokumen berisi data-data sesuai kondisi asli di lapangan. Peta desa, luas lahan pasir, jumlah penduduk, potensi lahan pasir serta foto kopi sertifikat tanah yang dimiliki warga. Data tersebut diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat.

“Sebab data-data yang ada di kontrak karya tidak sesuai kondisi riil di lapangan,” kata Korlap PPLP Unit Karangwuni Eko Yulianto kemarin.

Tujuh orang perwakilan warga PPLP juga akan mendatangi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH) Regional Jawa di Jogja.

Kedatangan mereka untuk menyerahkan data-data riil di wilayah pesisir, serta menyatakan penolakan terhadap penyusunan amdal penambangan pasir besi.

Warga berharap penyerahan surat dan dokumen bisa menjadi bahan pertimbangan agar kontrak karya dikaji ulang.

Pendamping PPLP Ulin Nuha menambahkan, pemerintah tidak dapat melakukan penyusunan amdal penambangan pasir besi.

Selain ada manipulasi data dalam kontrak karya, penyusunan amdal tidak sesuai aspirasi masyarakat yang tidak setuju dengan proyek penambangan pasir besi.

Ulin mengatakan, pilot project yang dibangun di Trisik, Galur, Kulonprogo tidak sesuai kontrak karya. Warga yang tergabung dalam PPLP menyatakan tetap tidak setuju dengan proyek ini.

Bahkan, jika warga diikuti sertakan dalam penyusunan amdal, PPLP tetap menyatakan penolakan.

“Kita tetap  konsisten menolak penambangan pasir besi, untuk penyusunan amdal kita juga menolaknya,” terang Ulin. (ila)

Sumber: RADAR JOGJA, Rabu, 25 Maret 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *