Prihatin Kasus SMPN 3 Kasihan

Komisi A akan panggil Kadinas P dan K

Bantul – Laporan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ mengenai aksi mogok siswa SMP Negeri 3 Kasihan mengundang keprihatinan anggota Komisi A Dewan Bantul. Komisi berencana mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk klarifikasi.

“Termasuk pihak SMP Negeri 3 dan instansi yang menangani BOS,” kata anggota Komisi A Teguh Imam Sationo SH kepada Radar Jogja, kemarin. Karena itu, komisi akan mengundang Kepala Dinas P dan K Drs H MRP Sudarman MM.

Kata Teguh, penjelasan dari Sudarman sangat penting untuk menuntaskan kasus yang terjadi di SMP negeri 3 Kasihan.

Hanya saja, komisi belum dapat memastikan waktu pertemuan tersebut. Alasannya, pegawai di jajaran Pemkab Bantul akan memasuki masa libur dan cuti bersama mulai 2 hingga 8 November. Nah, kemungkinan besar, dewan baru akan bertemu dengan Dinas P dan K setelah tanggal 8 November.

Lantas, bagaimana sikap komisi? Teguh menandaskan, komisi pada prinsipnya sangat menyesalkan tindakan SMP Negeri 3 Kasihan menaikkan SPP. “Dasarnya apa kok SPP dinaikkan?” tanyanya serius.

Seharusnya setelah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cair, sekolah tidak perlu menaikkan SPP. Justru sebaliknya. Seharusnya pihak sekolah memberlakukan subsidi silang setelah dana BOS cair.

Apakah kenaikan tersebut dikategorikan pelanggaran? Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak secara tegas menilai pelanggaran atau sebaliknya. Yang jelas, dia melihat ada yang tidak benar berkait keputusan menaikkan SPP.

Sekedar diketahui, besarnya dana BOS yang diterima SMP Negeri se-Bantul sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut sudah cair. Tetapi, apakah semua sekolah sudah mengambil dana tersebut, komisi A belum memiliki dana terbaru.

“Kita belum tahu, apakah sudah sampai ke rekening sekolah atau belum. Yang jelas, BOS untuk SMP di Bantul sudah cair,” terangnya. (uki)

Sumber: Radar Jogja, Senin 31 Oktober 2005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *