Ratusan Operator Huller Mengadu Ke Dewan

Sering Jadi Korban Razia

SLEMAN — Razia yang kerap dilakukan petugas penyelidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap keberadaan huller atau penggilingan padi keliling mulai mendapat reaksi. Ratusan operator huller, Jumat kemarin, mendatangi DPRD Sleman mengadukan nasib mereka. Kepada wakil rakyat, para operator huller meminta agar keberadaan mereka tidak diusik oleh petugas. Diterima Wakil Ketua DPRD Sleman R Agus Sukamto, Mawar selaku salah satu juru bicara paguyuban operator huller mengakui, razia yang belakangan dilakukan petugas PPNS sangat meresahkan para operator huller. Pasalnya, akibat razia ini bukan saja pekerjaan mereka menjadi terganggu, tapi mereka juga keberatan membayar denda saat divonis dalam persidangan.

“Kami prihatin dan sangat menyesalkan. Saat ini saja, ada sejumlah kawan kami yang juga disidang. Saat disidang artinya mereka tidak bisa bekerja. Malah mereka didenda Rp 200 ribu. Ini sangat berat bagi kami,” kata Mawar diiringi teriakan dukungan para peserta aksi.

Mawar mengatakan, saat ini ada 4 paguyuban operator huller, masing-masing Merpati Berbah, Merpati Kalasan, Ngudi Rejeki Mlati dan NGK Ngaglik-Ngemplak. Jumlah anggota masing-masing paguyuban bervariasi, tapi secara keseluruhan jumlah operator huller yang sudah berorganisasi lebih dari 300 orang.

“Kami serba susah. Katanya disuruh membentuk paguyuban. Sekarang sudah ada paguyuban masih juga diusik. Padahal kami bekerja secara mandiri, tidak menjadi beban pemerintah. Kalau kami tidak bisa bekerja, lalu kami harus bagaimana? Apa tidak menambah jumlah pengangguran,” katanya. (aro)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *