Refleksi akhir tahun 2013

Press Release Selasa, 17 Desember 2013

“Penguatan Pengawasan Berbasis Masyarakat, Advokasi Kebijakan Publik dan Integrative Complaint System

Program yang dijalankan Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) tahun 2013 merupakan satu kesatuan pelaksanaan program di tahun 2012 dan merupakan program yang akan berlanjut di tahun 2014. Masa jabatan LOD DIY periode ketiga menitikberatkan pada penguatan pengawasan berbasis masyarakat, advokasi peraturan yang menjamin warga masyarakat DIY mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas serta menerapkan integrative complaint system baik yang dilakukan oleh internal birokrasi, LOD DIY dan lembaga swadaya masyarakat. Secara internal, pembenahan sistem pendataan pengaduan melalui ombudsprudensi sedang dirintis.

Pertama, penguatan pengawasan berbasis masyarakat dirancang dalam bentuk program audit sosial. Cara kerja dari program ini adalah LOD DIY berelasi dengan organisasi masyarakat yang ada di masing-masing kabupaten/kota untuk merumuskan model pengawasan  penyelenggara pemerintah daerah berbasis masyarakat dengan model pengawasan seperti yang telah dilakukan oleh LOD DIY. Tahun 2013, LOD DIY telah bersinergi dalam hal pengawasan dengan ormas, yaitu yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Bantul (IMABA), PBA Bantul, Radio Komunitas Progo, JFKP, Mahasiwa UIN, Mahasiwa UGM, Klub Peduli Ginjal, Mahasiwa UII, YKP Gunungkidul, Radio Komunitas Gunungkidul, Pertuni se- DIY, Fatayat KP.

Kedua, advokasi peraturan yang menjamin warga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) penyelenggaraan pelayanan publik di DIY, Raperda  Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul, dan Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.  Khusus untuk peraturan gubernur yang merupakan amanat Perda No. 4 tahun 2012, LOD DIY mengawal dengan memastikan supaya peraturan gubernur tersebut segera disahkan. Ada tiga peraturan gubernur yang telah disahkan yang merupakan amanat Perda No. 4 Tahun 2012, yaitu: Peraturan gubernur No. 21 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif; Peraturan Gubernur No. 31 tahun 2012 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak penyandang Disabilitas; serta Peraturan Gubernur No. 51 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus).

Ketiga, integrative complaint system. Progam ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem dan lembaga complain yang ada di internal birokrasi, eksternal complain dalam hal ini adalah LOD DIY, dan complain berbasis masyarakat. Wujud dari integrasi complaint system ini adalah dengan disepakatinya pengawasan bersama antara pemerintah kabupaten bantul, LOD DIY, IDEA dan CRI dalam bentuk sms gateway dengan nomor 08112741000 untuk pengawasan bidang kesehatan. Lebih luas, complaint system ini menerima pengaduan dari Kabupaten/Kota diluar Kabupaten Bantul.  Isu utama yang mengemuka adalah kartu layanan Jamkesmas, BLSM, penahanan ijazah dan beberapa isu pelayanan publik yang lain. Terobosan ini telah mendorong secara bersama-sama meluasnya penerima manfaat dari SMS Gateway. Secara kualitatif, data dan rumusan tentang external complaint handling mechanism ini menjadi rujukan utama dalam rekomendasi perbaikan pelayanan publik di DIY. Sehingga inisiasi ini menjadi milestone kerjasama antara LOD DIY, Pemerintah, Civil Society dan industri telekomunikasi dalam kebersamaan langkah konkrit menuju pencapaian kualitatif praktek good governance di Yogyakarta.

Terakhir, berkaitan dengan pengaduan dari masyarakat. Berikut adalah tabel berkaitan dengan pengaduan dari masyarakat:

Klasifikasi Laporan  berdasarkan Wilayah Terlapor

No Asal Wilayah Jumlah Persentase
1 Kota Yogyakarta 91 29.64%
2 Kab. Bantul 76 24.76%
3 Kab. Sleman 98 31.92%
4 Kab. Kulonprogo 17 5.54%
5 Kab. Gunung Kidul 25 8.14%
Total 307 100.00%

Klasifikasi Laporan berdasarkan Proses Penanganan

No Tindaklanjut Laporan (Januari- 16 Desember 2013) Jumlah Persentase
1 Proses 37 12.05%
2 Kasus Selesai 270 87.95%
Total 307 100.00%

Klasifikasi Laporan berdasarkan Bidang Laporan

No Bidang Laporan Jumlah Persentase
1 Bantuan sosial 42* 13.68%
2 Kelistrikan/ Pelayanan PLN 4 1.30%
3 Pertanahan 26 8.47%
4 Kesejahteraan 6 1.95%
5 Pendidikan 34 11.07%
6 Retribusi/ Perpajakan 5 1.63%
7 Kesehatan 130 42.35%
8 Pelayanan 2 0.65%
9 Perijinan 22 7.17%
10 Kebijakan daerah 5 1.63%
11 Pengadaan Barang 2 0.65%
12 Lingkungan Hidup 2 0.65%
13 Ketenagakerjaan/ Kepegawaian 12 3.91%
14 Kependudukan 6 1.95%
15 Pembangunan 2 0.65%
16 Pemerintahan 7 2.28%
Total 307 100.00%

Tanda bintang: belum termasuk pengaduan melalui sms gateway sebanyak 916 pengaduan berkaitan dengan BLSM

Klasifikasi Laporan berdasrkan Istitusi Terlapor

No Institusi Terlapor Jumlah Persentase
1 Sekolah/ PT 31 10.10%
2 Badan Pertanahan 15 4.89%
3 Pemerintah Kabupaten/Kota 60 19.54%
4 Pemerintah Provinsi 13 4.23%
5 Pemerintah Desa/Kelurahan (RT, RW, Dukuh, Kades, Lurah, dan pamong desa lainnya) 32 10.42%
6 BUMD/BUMN 6 1.95%
7 RSUD/Puskesmas 14 4.56%
8 Instansi Vertikal (TNP2K) 136 44.30%
9 Penegak Hukum 0 0.00%
Total 307 100.00%

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *