SD Dilarang Paksakan Pembelian Seragam

JOGJA — Meskipun Dinas Pendidikan Kota Jogja sudah memberikan himbauan agar seluruh SD di wilayah tersebut tidak menarik pungutan apapun dan juga tidak memaksakan pembelian seragam di sekolah, ternyata masih ada sejumlah aduan dari masyarakat yang muncul.

Padahal, pihak sekolah sudah diberi pemahaman bahwa segala bentuk pungutan operasional dan “pemaksaan” pembelian seragam sebelum ada kesepakatan dengan orangtua siswa adalah tindakan yang dilarang.

Salah satu orangtua siswa baru di SD Negeri Tahunan, Umbulharjo, yang enggan disebut namanya mengaku sudah diwajibkan membayar uang seragam sebesar Rp 350 ribu untuk empat jenis seragam, yakni seragam merah-putih, seragam khusus sekolah, busana muslim, dan pakaian olah raga.

Pihak sekolah pun memberi waktu para orang tua untuk membayarkannya pada hari H pengumuman yakni pada Jumat (3/7) hingga sabtu (4/7) lalu. Menurutnya, besaran uang seragam yang harus dibayarkan tersebut diumumkan oleh pihak sekolah usai pengumuman penerimaan siswa tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu.

Selain itu, mereka juga diminta untuk mengisi blangko pembayaran infak yang menurut pihak sekolah akan digunakan untuk membiayai kegiatan siswa.

Sementara itu, wali murid di SDN Glagah, Umbulharjo, Hastuti (35) mengaku hingga hari pertama sang anak masuk sekolah, pihak sekolah sama sekali belum meminta biaya apapun.

“Anak saya di SDN Glagah sama sekali belum disuruh bayar apapun. Hari ini siswa baru juga masih boleh memakai seragam TK, kalau sudah punya seragam SD juga boleh dipakai,” terangnya.

Menurutnya, pihak sekolah menyerahkan agar para orang tua membeli seragam merah-putih di luar sekolah. Untuk pembelian seragam khusus, pihak sekolah juga belum mau melayani sebelum ada pertemuan dengan wali murid.

“Pada prinsipnya, sekolah memang dilarang untuk meminta segala bentuk pungutan operasional. Kalau soal kebutuhan pribadi siswa, misalnya seragam, harus ada komunikasi dan transparansi antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua.

Mungkin saja ada orang tua yang ingin membeli seragam di luar, atau tidak ingin membeli karena ingin memakaikan seragam milik sang kakak untuk sang adik,” tegas Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Disdik Kota Jogja Sugeng M Subono kepada Bernas Jogja, Senin (13/7) kemarin mencoba menanggapi aduan narasumber Bernas Jogja tersebut.

Menurut Sugeng, sekolah boleh menyediakan seragam bagi siswa dengan catatan langkah tersebut sudah melewati musyawarah dengan orang tua. Pihak sekolah dilarang untuk langsung mengharuskan siswa membeli seragam di sekolah, tapi harus membebaskan siswa untuk membeli seragam di luar sekolah.

“Kami juga menerima beberapa aduan terkait hal ini. Rupanya masih banyak masyarakat yang bingung dan bertanya aturan terkait pembelian seragam itu. Tentu, kami akan melakukan klarifikasi kepada pihak SD yang diadukan untuk mencari kebenaran tersebut,” tambah Sugeng.

Kepala Disdik Kota Jogja Syamsury juga membenarkan, pihak SD boleh menarik biaya seragam asalkan sudah melewati pembicaraan dan kesepakatan dengan orangtua siswa.

“Kalau langsung diharuskan membeli, itu yang tidak boleh! Kami sebenarnya juga sudah memberi imbauan kepada para kepala sekolah agar tidak memaksakan pembelian seragam di sekolah. Dinas membuka diri untuk menerima aduan dari orangtua siswa, dan tentu harus kami cek untuk mengklarifikasikan kebenarannya,” ujarnya. (ovi)

Sumber: BERNAS JOGJA, Selasa, 14 Juli 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *