Sejumlah Sekolah Lakukan Pungutan

MESKI DANA BOS TRIWULAN III CAIR

YOGYA (KR) – Larangan untuk melakukan pungutan (iuran) terhadap orangtua, sudah diatur secara jelas. Meski demikian, sejumlah sekolah DIY masih terindikasi melakukan pelanggaran. Hal itu bisa dilihat dar adanya laporan dari sejumlah orangtua siswa yang masuk ke Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) DIY.

“Sebetulnya aturannya sudah sangat jelas, penarikan dalam bentuk apapun, kecuali bagi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Selain RSBI sumbangan sukarela yang besaran dan waktunya tidak mengikat diperbolehkan.

Tapi karena yang dilaporkan ini adalah iuran, dinas pendidikan kabupaten/kota kami minta untuk menyelidiki,” kata Ketua Tim Manajemen BOS Propinsi DIY, Singgih Rahardjo SHMED saat wartawan di ruang kerjanya, senin (13/7).

Singgih mengatakan pungutan tersebut dilakukan oleh beberapa SD dan SMP yang ada di Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta dengan berbagai macam alasan termasuk awal tahun ajaran baru. Sebetulnya pungutan terhadap orangtua tersebut bisa dihindari jika sekolah membuat sekala prioritas. Apalagi anggaran dari dana BOS sudah mengalami peningkatan.

“Memang untuk bisa mencukupi biaya operasional, sekolah dituntut harus cermat dalam mengelola anggaran. Tapi bukan berarti mereka bisa melakukan pungutan pada orangtua. Karena mereka bisa mengajukan kekurangan tersebut pada pemerintah Kabupaten/Propinsi untuk dicarikan solusi yang terbaik tanpa harus membebani orangtua,” paparnya.

Ketua Tim Manajemen BOS DIY itu menambahkan, untuk meringankan beban sekolah pihaknya berusaha mencairkan dana BOS secara tepat waktu. Bahkan sebagai bentuk keseriusan dana  BOS untuk triwulan III sudah bisa dicairkan sejak 2 Juli kemarin bagi semua SD dan SMP yang ada di Wilayah DIY. Dengan total anggaran sebesar Rp 48.083 miliar. Dengan perincian Rp 29.531.997.250 diperuntukkan bagi 297.199 siswa SD dan Rp 18.551.127.500 bagi 129.927 siswa SMP.

“Dengan adanya pencairan dana BOS ini kami berharap bisa sedikit mengurangi beban sekolah negeri yang tidak diperbolehkan melakukan pungutan. Kendati demikian karena laporan terkait pungutan itu sifatnya resmi kami berusaha melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota dengan harapan tidak ada sekolah yang melakukan tindakan serupa,” jelas Singgih  (Ria)-n

Sumber: KEDAULATAN RAKYAT, Selasa, 14 Juli 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *