Sekolah Tak Boleh Tarik Wali Siswa

Tangguhkan Pungutan, Buat Prioritas

YOGYA(KR) – Larangan untuk menarik biaya dari wali siswa memaksa sejumlah SD dan SMP di Yogyakarta menangguhkan pungutan dan membuat skala prioritas. Keputusan untuk membuat skala prioritas itu diambil dengan harapan kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak terganggu.

Kendati demikian, dampak dari adanya larangan tersebut sempat menjadikan orangtua di sekolah favorit khawatir, kualitas lulusan jadi turun. Demikian dikatakan beberapa pimpinan SD dan SMP negeri di Yogyakarta pada KR Selasa (21/7).

Waka Humas SMPN 5 Yogya, Edy Riyanto mengatakan, sejak sekolah dilarang menarik pungutan dari wali siswa pihaknya terpaksa harus membuat skala prioritas. Konsekuensinya, karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disediakan belum bisa mencukupi semua kebutuhan sekolah, sehingga ada beberapa kegiatan terpaksa harus ditunda. Pasalnya untuk membebankan kekurangan tersebut pada orangtua jelas tidak mungkin, karena bertentangan dengan aturan yang sudah ada.

“Saat ini SD dan SMP negeri tidak boleh meminta iuran pada orangtua baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Terus terang kondisi ini sempat menjadi kendala bagi sekolah. Untuk itu mau tidak mau kami harus lebih cermat dalam mengelola dana BOS,” katanya.

Edy menyatakan, larangan untuk menarik pungutan dari wali siswa selain menuntut kecermatan sekolah dalam mengelola anggaran, sempat menimbulkan kekhawatiran orangtua. Kekhawatiran itu muncul karena mereka khawatir keterbatasan anggaran tersebut akan mempengaruhi kualitas lulusan.” Sebetulnya kebijakan sekolah gratis tidak masalah, asal jangan disamaratakan ujarnya.

Terpisah, Kepala SMPN 1 Yogyakarta Drs Mas’udi Asy menyatakan, sesuai dengan peraturan, semua kegiatan di SMPN 1 Yogya bertopang pada dana daro APBD Kota Yogyakarta dan APBN (Bosda dan BOS) serta anggaran blockgrant. Termasuk untuk kegiatan ekstrakurikuler, semua disusun dalam RAPBS.

“Sebagai Sekolah Standar Nasional kami mendapat bantuan Rp 20 juta dari Pemprov DIY,” kata Mas’udi Asy.

Karena siswa tidak dipungut apapun, Mas’udi menghimbau agar orangtua mengalokasikan dana itu untuk menunjang kemampuan anak. Misalnya membeli buku sendiri di luar untuk membantu pengembangan siswa. Meskipun, sekolah juga menyediakan buku-buku yang bisa dipinjam, namun jika ada dukungan lainnya akan lebih baik lagi.

“Karena sekolah sekarang tidak boleh memungut sumbangan apa pun, sebaiknya dana yang bersifat investasi dari pemerintah segera digulirkan. Misalnya untuk membeli computer baru, karena computer yang ada sudah ketinggalan, atau ada yang rusak,” terangnya.

Sementara itu di sejumlah SD favorit yang ada di kawasan Yogyakarta berencana akan menangguhkan adanya pungutan bagi siswa barunya menyusul adanya BOS yang melarang sekolah menarik pungutan apapun dari wali murid.

Berdasarkan pantauan KR, Selasa (21/7) di dua SD favorit yakni SD Lempuyanganwangi dan SD Serayu berencana menangguhkan untuk sementara waktu sampai batas waktu yang tak ditentukan akan adanya tarikan biaya.

Wakil Kepala SD Serayu Sukawit, menuturkan jika sebelumnya ada beberapa les privat dan kegiatan ekstrakurikuler di antaranya les biola, piano, les pelajaran sekolah, sempoa dan sebagainya namun untuk sementara waktu terpaksa ditangguhkan.” Kami tak tahu sampai kapan batas penangguhan ini menunggu konfirmasi dari kasek,” ujar Sukawit.

Sebelumnya muncul gagasan jika les privat dan kegiatan ekstrakurikuler dibicarakan langsung dengan pembimbing dan wali murid, namun hal ini tidak berlangsung lama karena wali murid menginginkan dikoordinasi dengan sekolahan.

Senada dengan Sukawit, Kepala SD Lempuyangwangi Eny Mulyati menuturkan jika sebelumnya ada berbagai kegiatan ekstra di antaranya renang dan drum band namun sejak adanya kebijakan kota yang melarang adanya pungutan maka kegiatan ini diberhentikan. (Ria/War/*-2)-c

Sumber: Rabu, 22 Juli 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *