Sengketa Tanah Suryatmajan

Mediasi Gagal, 9 Pemilik Kios Dilaporkan

YOGYAKARTA – Kasus sengketa tanah di Jalan Mas Suharto Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta memasuki babak baru. Keluarga pemilik sah lahan seluas 1.860 meter persegi itu, akhirnya membawa persoalan itu ke ranah hukum.

Adapun pihak terlapor sembilan orang yang mendirikan bangunan kios di lahan tersebut tanpa izin. Perwakilan AFTA and Brothers The House of Law, Jiwa Nugroho selaku kuasa hukum pemilik tanah mengungkapkan, sebelum melaporkan kasus ini ke Polresta Yogya, pihaknya berulang kali mediasi.

Salah satunya melalui pemberian uang kompensasi Rp 50 juta per keluarga. Bahkan pernah ada tawaran memindahkan pemilik kios dagangan piala dan souvenir itu ke lokasi lain yang strategis. Alternatifnya antara lain, Pasar Seni Kerajinan XT Square, dan Pasar Ngasem. Namun semua tawaran itu ditolak.

“Berbagai upaya musyawarah ditempuh, tapi tetap tidak menemukan kata sepakat. Klien kami akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi atas tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak,” kata Jiwa, Rabu (30/1).

Bukti Sertifikat

Dijelaskan, dasar laporan ini bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 425/Suryatmajan atas nama kliennya, Thomas Ken Darmastono dkk yang saat ini berdomisili di Jakarta.

Laporan itu ditindaklanjuti polisi mengundang sejumlah pihak terkait, termasuk saksi pelapor dan pemilik kios. “Karena kasus ditangani polisi, kami minta pihak luar tidak mengintervensi. Kami keberatan langkah Lembaga Ombudsman Daerah atas pemeriksaan sejumlah saksi terkait perkara ini tanpa klarifikasi klien kami,” kata Jiwa.

Tindakan itu dinilainya melanggar prosedur. Sebab, mengacu Peraturan Gubernur 21/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah, LOD berwenang meminta keterangan dari pihak pelapor maupun terlapor. Menindaklanjuti keberatan itu, pihaknya telah melayangkan surat kepada LOD dengan tembusan Gubernur dan Ketua DPRD DIY.

Ketua Pokja Bidang Penanganan Laporan, Buyung Ridwan Tanjung membenarkan menerima aduan dari masyarakat terkait persoalan tanah di Suryatmajan. Namun dia menolak disebut intervensi. (J1-52)

Sumber: Suara Merdeka Kamis, 31 Januari 2013 Halaman 28

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *