Standar Kenyamanan Hidup Difabel Belum Layak

Ditulis oleh Harta Nining Wijaya pada 17 September, 2013 – 18:33

Yogyakarta. Solider. Disability Right Fund (DRF) bekerja sama dengan Perhimpunan Ohana dan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertemakan “Implementasi Hak-hak atas Kehidupan dan Perlindungan Sosial yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Diskusi terfokus ini diselenggarakan di kantor Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta, Senin (16/9).

Diskusi dihadiri oleh tujuh puluhan peserta berasal dari perwakilan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DIY, kota dan kabupaten, antara lain Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, Kantor Pemberdayaan Perempuan. Hadir pula  perwakilan Difabel People Organisation (DPO) diantaranya Ciqal, Ohana, Handicap International, Sapda, Los DIY, serta para penyandang disabilitas di DIY, difasilitatori oleh Buyung Ridwan Tanjung dari LOD Yogyakarta.

Sekitar sepuluh persen penduduk miskin dunia adalah penyandang disabilitas, yang secara ekonomi kehidupan mereka tidak beruntung. Di Indonesia sekitar 22,8 juta penyandang disabilitas dan 28 persen diantaranya berusia di bawah empat belas tahun. Di DIY sendiri terdapat 30,762 orang pada tahun 2006 dan 40,290 penyandang disabilitas pada tahun 2007. Artinya dalam satu tahun mengalami peningkatan sekitar 73,35 persen. Sebuah pertambahan jumlah yang signifikan yang harus mendapat perhatian dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut yang menjadi latar belakang diskusi terfokus tersebut dilaksanakan.

Ratna Mustikasari, sebagai ketua penyelenggara menyampaikan dalam sambutannya, “Dengan adanya diskusi ini diharapkan seluruh SKPD turut merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta No.12 tahun 2013.  Seluruh SKPD bertanggung jawab menyiapkan infrastruktur bagai para penyandang disabilitas.

Pemerintah DIY sebenarnya sudah menyusun dan mensahkan Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Progres tersebut membutuhkan  kerja bareng seluruh SKPD untuk mendukung teraktualisasikannya Perda tentang Disabilitas. Risnawati Utami, Ketua Perhimpunan Ohana menyampaikan, “Kita harus bersama-sama mengkritisi jalannya Perda dan Pergub, saling bersinergi sehingga kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak menimbulkan diskriminasi baru. Diperlukan kerja bersama tidak sendiri-sendiri untuk menjamin terciptanya perwujudan penyelenggaraan inklusifitas. Diharapkan diskusi ini menyasar pada perubahan lebih baik pada kebijakan pemerintah serta pengimplementasiannya dalam kehidupan,”ungkapnya.

Tujuan dari FGD adalah diperolehnya gambaran standar kehidupan dan perlindungan sosial Penyandang Disabilitas di DIY yang mencakup empat kabupaten dan satu kota. Serta FGD ini menjadi wadah sharing pengalaman implementasi ICRPD dan Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang hak-hak atas standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak (pasal 28 ICRPD dan Amanat Bab Sosial (V) Perda DIY No.4 tahun 2012) di DIY melalui produk hukumnya.

Dari diskusi  tersebut berhasil dipetakan bahwa difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta masih jauh dari istilah standar kenyamanan, meskipun kota Yogyakarta adalah salah kota yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai kota inklusif dari PBB. Fakta mengungkap bahwa beberapa SKPD dari kabupaten baru mengetahui adanya Perda dan Pergub tentang disabilitas tersebut. Sangat disayangkan sosialisasi yang sering kali macet pada titik pengambil kebijakan tertentu, sehingga kebijakan yang dijalankan selama ini belum banyak menyentuh terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Diskusi tersebut membuat SKPD Provinsi, Kota dan Kabupaten kompak bersepakat untuk menjadikan kerentanan penyandang disabilitas sebagai tolok ukur dalam penerapan setiap kebijakan, sehingga implementasi hak-hak atas standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta akan tercipta.

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *