TANAH KAS DESA Pengganti Tanah Kas Desa Sinduadi Disiapkan

SLEMAN, KOMPAS – Panitia Pengadaan Tanah yang menangani pelepasan tanah kas Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, mengatakan tanah seluas 58.535  meter persegi telah disiapkan sebagai tanah kas desa yang dilepaskan.

Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Drs Sukamto, Rabu (23/11) saat bertemu dengan Komisi A DPRD Sleman, menyatakan, sebagian tanah pengganti, yakni tanah untuk lapangan sepak bola yang terletak di Dusun Kayen, Kecamatan Depok. Tetapi, tanah tersebut adalah perbatasan dengan Kecamatan Mlati. “Gubernur DIY sudah menyetujui tanah tersebut meskipun ada ketentuan bahwa tanah pengganti harus berada di Kecamatan yang sama,” ujar Sukamto, yang juga Kepala Kantor Pertanahan Sleman.

Berdasarkan keterangan Panitia Pengadaan Tanah, Pemerintah Desa Sinduadi melepas tanah kas yang terletak di Padukuhan Purwosari seluas 31.228 meter persegi dengan harga Rp 450.000 per meter persegi, kepada PT Formula Land. Tanah kas desa tersebut akan dijadikan perumahan. Pihak pembeli juga mengganti tanaman yang ada di area tersebut sehingga nilai penjualan berjumlah Rp 14,061 miliar. Selain itu, pembeli wajib membangun lima jenis sarana dan prasara, senilai Rp 2,072 miliar. “Tanah pengganti untuk lapangan sepak bola seluas 19.030 meter persegi, dengan harga Rp. 314.000 per meter persegi. Selain itu,tanah pengganti di Desa Sinduadi juga telah diperoleh seluas 26.419 meter persegi. Dari kedua tanah pengganti tersebut, desa masih mempunyai sisa dana Rp 2,989 miliar, yang akan digunakan untuk pembelian tanah seluas 13.086 meter persegi. Total luas tanah pengganti adalah 58.535 meter persegi,” ucap Sukamto.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman, Sadar Narima SAg, mengemukakan, Komisi A akan meninjau tanah pengganti itu, dalam waktu singkat.

Wakil ketua LOD DIY, Budi Santoso SH LLM; berpendapat, proses pelepasan tanah kas desa itu belum sepenuhnya tuntas. “Yang penting, Pemerintah Desa Sinduadi harus mengecekapakah penggantian tanah kas desa itu meninggkatkan kesejakteraan masyarakat, seperti yang menjadi bahan pertimbangan Gubernur DIY ketika mengeluarkan surat keputusan yang isinya mengizinkan pelepasan tanah kas Desa Sinduadi. Pelaksanaan pembangunan prasarana fisik itu juga harus dikawal agar sesuai dengan nilai pekerjaan dan jenis prasara fisik yang diminta warga,” kata Budi. (ART)

Sumber: KOMPAS, Kamis 24 November 2005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *