TERBANYAK BIDANG PENDIDIKAN

Selama 2010, LOD Terima 119 Laporan

YOGYA (KR) – Selama 2010 Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY menerima 119 laporan. Peringkat tiga tertinggi ditempati bidang pendidikan sejumlah 23 laporan (19,33 persen), pertanahan 15 laporan (12,61 persen) dan kesehatan 13 laporan (10,08 persen).

Ketua Pokja Bidang Sosialisasi dan Penguatan Jaringan Didik Rinan Sumekto MPd mengatakan, klasifikasi laporan berdasarkan institusi yang dilaporkan ke LOD DIY, terbanyak adalah pemerintah kabupaten/kota sebanyak 23,2 persen, pemerintah desa/kelurahan termasuk di dalamnya dukuh RT, RW sebanyak 21,60 persen dan instansi vertikal 16,80 persen.

“Jumlah laporan yang masuk selama 2010 lebih sedikit dibanding 2009 yang mencapai 130 laporan,” katanya.

Dikemukakan, tahun 2010 merupakan tahun berat bagi LOD DIY. Sebab merupakan batas akhir diperbolehkan menggunakan nama ombudsman bagi lembaga lain selain lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang ORI.

LOD DIY bersama Walikota Makassar, Ombudsman Makassar dan Asahan, Komite Pemantau Legislatif Kota Makassar sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal 46 ayat 1 dan 2 UU 37/2008 yang berisi larangan penggunaan nama ombudsman dan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas serupa dengan ORI. Gugatan tersebut saat ini sudah memasuki sidang panel II pada 2 Desember lalu.

“Meski demikian laporan masyarakat yang masuk ke LOD tidak terlalu terpengaruh secara signifikan. Penurunan laporan disbanding 2009 hanya 11 laporan,” ujarnya.

Prof Miftah Thoha dosen Fisipol UGM dalam acara refleksi akhir tahun 2010 mendukung langkah LOD DIY dalam mengajukan judicial review ke MK. Pembentukan LOD merupakan sebuah langkah bagus dari pemerintah daerah untuk melakukan pegawasan dari lembaga ekternal yang independen dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Keberadaan LOD DIY juga mendapatkan dukungan dari Pemprov DIY. Seperti dikatakan Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY Moedji Rahardjo SH MHum, gubernur tetap berkomitmen terhadap keberadaan LOD DIY. (Ast)-m

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat Senin, 10 Januari 2011 Halaman 21 Kolom 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *