Tugas dan Wewenang LOD DIY

Tugas

  1. Ombudsman Daerah Menyusun program kerja Ombudsman Daerah.
  2. Menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, dan program kerja Ombudsman Daerah kepada seluruh masyarakat di daerah.
  3. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang.
  4. Menerima pengaduan dari masyarakat atas keputusan, tindakan dari penyelenggara pemerintahan daerah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum.
  5. Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
  6. Membuat Laporan triwulanan dan tahunan kepada gubernur terhadap pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Wewenang Ombudsman Daerah

  1. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman Daerah.
  2. Melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran dari isi pengaduan.
  3. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis kepada pemerintahan daerah berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah.
  4. Membuat rekomendasi kepada pihak pelapor dan pihak terlapor dalam rangka penyelesaian masalah antara kedua belah pihak.
  5. Memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah
  6. Mengumumkan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat setelah mendapat kepastian hukum.
  7. Mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD Kabupaten, DPRD Kota dan atau kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk atau mengadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Kabupaten/Peraturan Daerah Kota, dan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Peraturan Walikota atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Keputusan Dewan Perwakilan Rakyatk Daerah Kota.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *